^
Back to top

WELCOME TO OUR WEBSITE -- PT. Citra Dimensi Informasi

Informasi Geospasial Dasar Kini Wajib Dijadikan Acuan

 

CIBINONG (SP) Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saat ini wajib merujuk informasi geospasial dasar (IGD) yang dibuat Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai acuan pembuatan peta tematik.

Kepala BIG, Asep Karsidi mengatakan, IGD tidak hanya berisi peta dasar, tetapi ada jaring kontrol geodesi, seperti yang diundangkan melalui UU No 4 Tahun 2011 Tentang IGD. Setelah melewati masa transisi tiga tahun, setiap stakeholder atau pemangku kepentingan, jika ingin membangun informasi geospasial tematik (IGT) kini harus merujuk IGD BIG dengan standar nasional.

"Peta dasar skala 1:250.000 sudah bisa diakses melalui Ina geoportal. Hal ini sesuai dengan kebijakan one map policy," katanya di sela-sela Puncak Pekan Geospasial Nasional 2014, di Kantor BIG Cibinong, Bogor, Senin (21/4).

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengungkapkan, IGD sangat bermanfaat untuk penyusunan pembangunan untuk menghindari kegagalan perencanaan, konflik lahan dan perizinan.

Begitu pula dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Kementerian Agama, pemanfaatan IGD bisa untuk memetakan madrasah-madrasah, organisasi keagamaaan keras, atau moderat misalnya.

Menristek melanjutkan, IGD juga bermanfaat bagi Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peta di terus di daerah gunung api, jika suatu saat erupsi diketahui di mana saja wilayah evakuasi.

"Indonesia ditakdirkan di ring of fire (cincin api) sehingga rentan erupsi gunung api, gempa bumi dan tsunami. Karena itu, peta dasar harus dilengkapi peta-peta tematik yang harus di terus," ungkapnya seusai meresmikan informasi geospasial milik publik di lokasi yang sama.

Terkait keamanan akses informasi, Asep menegaskan, IGD sangat melindungi IGT yang bersifat rahasia dan menyangkut objek-objek vital dan strategis milik negera.

Asep menambahkan jika ketentuan UU ini diabaikan ada sanksi berupa sanksi administratif, kurungan penjara tiga tahun dan denda Rp 250 juta.

Selain peresmian informasi geospasial milik publik, BIG juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Agama terkait pemanfaatan IGD serta memberikan penghargaan simpul jaringan kepada sejumlah instansi dan pemerintah daerah. [R-15/N-6]

©2014 PT. Citra Dimensi Informasi All right reserved   developed by javwebnet